Sertifikasi

Pemerintah saat ini sedang mengoptimalkan TKDN – Tingkat Kemampuan Dalam Negeri terhadap proyek-proyek strategis yang didanai oleh Negara, begitu juga peningkatan KDN pada produksi manufaktur di Indonesia. Tidak hanya terbatas pada pengadaan barang saja, namun secara umum segera dilaksanakan pemilihan pemenang atas pengadaan barang dan barang & jasa akan merujuk ke peraturan ini. Artinya kedepan […]

Pemerintah pada saat ini sedang mengoptimalkan TKDN – Tingkat Kemampuan Dalam Negeri terhadap proyek-proyek strategis yang didanai oleh Negara, begitu juga peningkatan KDN pada produksi manufaktur di Indonesia. Tidak hanya terbatas pada pengadaan barang saja, namun secara umum segera dilaksanakan pemilihan pemenang atas pengadaan barang dan barang & jasa akan merujuk ke peraturan ini. Artinya

Saat ini Pemerintah sedang mengoptimalkan TKDN – Tingkat Kemampuan Dalam Negeri terhadap proyek-proyek strategis yang didanai oleh Negara, begitu juga peningkatan KDN pada produksi manufaktur di Indonesia. Tidak hanya terbatas pada pengadaan barang saja, namun secara umum segera dilaksanakan, pemilihan pemenang atas pengadaan barang & jasa akan merujuk ke peraturan TKDN ini. Artinya kedepan semua

Sertifikat TKDN adalah bukti legalitas nilai KDN sebuah produk. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pengoptimalan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya dengan mensosialisasikan peraturan yang memuat kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Jasa pengurusan TKDN dan BMP didampingi Konsultan TKDN dan BMP diperlukan

Sertifikat TKDN adalah bukti legalitas nilai TKDN sebuah produk. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pengoptimalan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya dengan mensosialisasikan peraturan yang memuat kewajiban untukmenggunakan produk dalam negeri, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Konsultan TKDN diperlukan mengingat pemerintah akan mewacanakan pada tahun-tahun mendatang untuk memberikan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tidak memberikan format baku perhitungan TKDN secara detil sehingga harus merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Perpres 16/2018 pasal 66 ayat 3, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimana diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

Pemerintah terus mendorong Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri (P3DN) serta memperbesar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mewujudkan kemandirian sektor industri dalam negeri. Sertifikasi TKDN dan BMP dalam P3DN Kemenperin memberikan keuntungan bagi industri, yang paling utama produknya akan lebih banyak terserap melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Produk dalam negeri wajib digunakan oleh pengguna

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, apabila terdapat produk dalam negeri yang TKDN + BMP (tingkat kandungan dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan) paling sedikit 40%. TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan aturan turunannya disebutkan bahwa dalam

Sertifikasi TKDN memberikan keuntungan bagi industri. Yang paling utama, produknya akan lebih banyak terserap melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Syarat TKDN dan BMP barang jasa adalah dengan cara, Industri bisa mengajukan penghitungan mandiri (self-assesment), mengenai nilai TKDN yang ada pada produknya, Hasil penghitungan mandiri tersebut kemudian diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen yang ditunjuk oleh

Saat ini Pemerintah sedang mengoptimalkan TKDN – Tingkat Kemampuan Dalam Negeri terhadap proyek-proyek strategis yang didanai oleh Negara, begitu juga peningkatan TKDN pada produksi manufaktur di Indonesia. Sertifikat TKDN adalah bukti legalitas nilai TKDN sebuah produk. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pengoptimalan kewajiban penggunaan produkdalam negeri. Salah satunya dengan mensosialisasikan peraturan yang memuat kewajiban