Konsultan Sertifikasi TKDN
Konsultasi ISO, SNI, TKDN, BMP
Tata Cara Mendapatkan TKDN
Kemudahan diberikan kepada pelaku industri kecil berupa penyederhanaan penghitungan nilai TKDN-nya, diharapkan dapat menyampaikan penghitungan sendiri dokumen nilai TKDN produknya. Dengan melaksanakan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 46 tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN industri kecil. Pendaftaran dan pengisian, penghitungan, 7 syarat dokumen TKDN industri kecil bisa dilakukan secara mandiri oleh pelaku …
Dengan melaksanakan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 46 tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Industri Kecil. Kemudahan yang diberikan berupa penyederhanaan penghitungan nilai TKDN. Jadi, industri kecil akan melakukan penghitungan sendiri nilainya Pendaftaran dan pengisian penghitungan bisa dilakukan secara mandiri oleh pelaku industri kecil melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kemenperin Ketentuan …
Pada saat ini Pemerintah sedang mengoptimalkan nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) terhadap pekerjaan strategis yang didanai oleh negara, begitu juga peningkatan KDN (Komponen Dalam Negeri) pada industri kecil di Indonesia, juga dalam pengadaan barang dan jasa di semua sektor. Maka mulai awal tahun ini, Kementerian Perindustrian memiliki kebijakan strategis melalui pemberian sertifikat Tingkat Kandungan …
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tidak memberikan cara persiapan format baku perhitungan TKDN barang secara detail, sehingga harus merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Perpres 16/2018 pasal 66 ayat 3, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah …
9 CARA PERSIAPAN MENGHITUNG NILAI SERTIFIKASI TKDN BARANG Selengkapnya »
Walaupun penerapan SNI pada prinsipnya sukarela, namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat memberlakukan SNI tertentu secara wajib untuk produk yang dijual di dalam negeri baik yang diproduksi di dalam negeri maupun produk import, berikut adalah perbedaan wajib SNI dan SNI wajib. Penetapan SNI …
Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini dirumuskan komite–komite teknis yang terdiri dari multi stake holder baik itu pemerintah, akademisi, kalangan industri serta para ahli yang kompeten di bidangnya masing–masing. Setiap komite teknis didukung oleh sekretariat komite teknis yang tersebar di hampir seluruh …
Seperti kita jelaskan sebelumnya bahwa kegiatan sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), maka Perusahaan yang ingin produknya disertifikasi mengajukan aplikasi ke LSPro pusat Sertifikasi Prashetya dan mengikuti proses sertifikasi yang ada di LSPro kita. Dalam melakukan proses sertifikasi tersebut, kita menggunakan skema sertifikasi tertentu, secara umum dalam SNI ISO/IEC 17067:2013 dikatakan bahwa skema sertifikasi …
Bagaimana cara mendapatkan Sertifikasi SNI untuk Produk? ”Bagaimanakah caranya mendapatkan SNI ? “ ”Apakah produk saya bisa mendapatkan SNI ? ” ”Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk bisa tersertifikasi ? ” Pertama perlu kita pahami Bersama bahwa, Proses sertifikasi produk adalah proses menilai apakah suatu produk memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam standar. Maka, Proses …
Pada saat ini Pemerintah sedang mengoptimalkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) terhadap pekerjaan strategis yang didanai oleh negara, begitu juga peningkatan KDN (Komponen Dalam Negeri) pada produksi manufaktur di Indonesia, juga dalam pengadaan barang dan jasa di semua sektor. Apabila perusahaan ingin memenuhi TKDN dengan biaya TKDN UMKM / IKM murah terhadap Barang / produk, …
Pada saat ini Pemerintah sedang mengoptimalkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) terhadap pekerjaan strategis yang didanai oleh negara, begitu juga peningkatan KDN (Komponen Dalam Negeri) pada produksi manufaktur di Indonesia, juga dalam pengadaan barang dan jasa di semua sektor. Apabila perusahaan ingin memenuhi TKDN dengan biaya TKDN bidang gabungan barang dan jasa maka, dokumen yang …
