Menjalankan bisnis dalam bidang jasa dan produsen barang artinya memahami dengan sempurna tata cara mendapatkan sertifikat TKDN. Kegiatan ini wajib Anda jalankan karena ada dasar hukum yang mengaturnya.Sederhananya, perusahaan bisa kehilangan kemampuan untuk berbisnis apabila terlambat melakukan pengurusan sertifikasi TKDN.Berikut 9 Tata Cara Mendapatkan Sertifikat TKDN terbaru : Mengajukan Sertifikasi ke Lembaga IndependenAlur penerbitan TKDN […]

Nusapitu Konsultan dan Prashetya Quality Group sebagai salah satu penyedia layanan Sertifikasi personal dan perusahaan akan selalu mendampingi perusahaan anda dalam memperoleh sertifikasi ISO dari berbagai badan Akreditasi yang diakui secara Nasional maupun International. Sebagai syarat sertifikasi ISO apapun jenisnya baik ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001 etc sebaiknya klien perusahaan memiliki konsultan

   Telah dikenal bersama bahwa lembaga penyelenggara pelatihan berbasis kompetensi adalah BNSP, merupakan badan independen bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja memiliki Skema Asesi BNSP. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas,

   Seperti diketahui bersama bahwa BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas, BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah menetapkan syarat

   BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas, BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Berbeda dengan paradigma lama yang berjalan selama

BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP adalah merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Berbeda dengan paradigma lama yang berjalan selama ini, sistem penyiapan tenaga kerja dalam

BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas, BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Berbeda dengan paradigma lama yang berjalan selama ini,

Menjelang akhir tahun tender-tender pekerjaan perusahaan Jasa Konstruksi melalui kementerian PUPR, sudah mulai menentukan pilihan, para tim pencari lelang / marketing melalui jalur LPSE, pemilihan langsung, perusahaan swasta, perusahaan BUMN, PMA, Negara sudah mulai sibuk dengan target–target tertentu diminta oleh perusahaan / manajemen, disaat ini lah salah satu syarat dalam memperolehnya dibutuhkan sertifikasi ISO 9001,

Sebagai kebutuhan utama perusahaan perlu dibuat standar manajemen proses barang dan jasa dalam melaksanakan pekerjaan, maka di butuhkanlah standar yang tertulis dan terealisasi dalam seluruh proses bisnis perusahaan tersebut, salah satunya ISO ( standar internasional), ada beberapa macam sertifikat ISO yang dikeluarkan dari lembaga Akreditasi nasional atau Internasional, Standardisasi dan penilaian kesesuaian berlaku terhadap barang,

Berbagai dampak akibat dari penerapan Sertifikat ISO 9001 dan ISO 37001 dalam bidang jasa Konstruksi, perusahaan BUMN, Soial, Rumah sakit, Jasa dan pelayanan lainnya, diperlukan pelaksanaan kebijakan perbaikan mutu hasil proses / produk dari perusahaan, dan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menekan kesempatan celah korupsi / suap, maka semua bidang usaha pemerintah BUMN Swasta terutama