Thu. Jun 30th, 2022

Q & A Konsultan, Audit, Sertifikat SMK3, ISO, BNSP, KAN

FAQ Konsultan, Audit, Sertifikat SMK3, ISO, BNSP, KAN

Q : Apakah wajib kontraktor / jasa konstruksi memiliki Sertifikat SMK3 ?
A : Ya, sertifikat SMK3 didampingi oleh Konsultan ,kemudian di sertifikasi oleh perusahaan audit ditunjuk Kementerian Tenaga Kerja merupakan nilai plus dalam tender, karena sampai 6 bulan setelah keluarnya pp 50 tahun 2012 perusahaan kontraktor jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat SMK3 ini masih belum mencapai banyak dan kontraktor adalah perusahaan jasa yang mempunyai resiko tinggi terhadap kecelakaan.

Q : Perusahaan saya biasanya sebagai sub kontraktor, apa perlu punya sertifikat SMK3 ?
A : Ya, Kontraktor sebagai Sub Kontraktor juga harus mempunyai Sertifikat SMK3 karena penerapan PP 50 tahun 2012 didukung oleh Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan umum yang mewajibkan semua perusahaan Konstruksi dan sub nya mempunyai Sertifikat SMK3.

Q : Apakah sulit memperoleh Sertifikat SMK3 ?
A : Tidak, karena fungsi konsultan sebagai pendamping pelaksanaan dan penerapan kriteria SMK3 dapat mempermudah proses audit SMK3 oleh Auditor independen Kementerian Tenaga Kerja.

Q : Berapa lama memperoleh Sertifikat SMK3 ?
A : Dalam pelaksanaan proses persiapan dan penerapan sampai audit bisa dilaksanakan dibutuhkan waktu bisa sampai 90 hari kerja, bisa juga lebih lama tergantung kebijakan dan persiapan dari perusahaan klien.

Q : Apakah setiap perusahaan pasti bisa lulus atau mendapatkan Sertifikat SMK3 ?
A : Tidak, karena pemenuhan terhadap kualifikasi perusahaan sudah diatur dalam PP 50 tahun 2012, apabila tidak memenuhi dalam pelaksanaan penilaian Audit, maka perusahaan bisa mengulang proses pelaksanaan SMK3, atau paling ringan memperbaiki dalam waktu yang ditentukan. kami Nusapitu Konsultan menjamin lulus Audit pada kesempatan pertama.

Q : Apa yang dipersiapkan pertama kali untuk mendapatkan Sertifikat SMK3 ?
A : Menunjuk Ahli K3 Umum dan Konsultan berpengalaman sehingga bisa mempersiapkan berkas dokumen Penerapan SMK3 secara lengkap, cepat dan tepat sesuai dengan kriteria proses kerja pada perusahaan.

Q : Apakah butuh Audit untuk mendapatkan Sertifikat  SMK3 ?

A : Ya dan Pasti, karena dalam PP 50 tahun 2012 menyebutkan Audit dengan kriteria yang sudah ditentukan sehingga memenuhi syarat pemenuhan Audit SMK3.

Q : Apa beda Auditor dan Konsultan Audit SMK3 ?
A : Auditor SMK3 hanya melaksanakan audit sesuai kriteria dalam PP 50 tahun 2012, sedangkan Konsultan Audit SMK3 adalah Ahli K3 Umum yang berpengalaman mendampingi dan mengarahkan perusahaan anda dalam pelaksanaan aspek kriteria Audit SMK3 sesuai pp 50 tahun 2012 mulai awal sampai diterimanya Sertifikat SMK3.

Q : Cara menghubungi Konsultan Audit SMK3 di kota kami ?

A : Seluruh kota di Indonesia nusapitu konsultan bisa di hubungi melalui Mobile Phone 081 58049 237 , 085 100 611 236 FastResponse WA 0822 4530 4466

contact us nusa7 konsultan

 

 

Q : Mengapa peserta training Ahli K3 Umum sertifikasi Kemnaker RI tidak diperkenankan dengan ijasah setingkat SMU/STM/SMK ?

A : Berdasarkan Permenaker No. 02 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukkan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3 di Pasal 3 untuk dapat ditunjuk sebagai Ahli K3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Berpendidikan Sarjana, Sarjana Muda atau Sederajat dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Sarjana dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 tahun.
  2. Sarjana Muda atau sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 4 tahun.

Solusi :
Untuk lulusan SMA/STM/SMK masih bisa mengikuti training Sertifikasi Kemnaker RI lainnya yaitu,:

Pertama sertifikasi AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI, yang masih memperbolehkan untuk mengikuti ini;
Solusi kedua yaitu dengan mengikuti Training dan Sertifikasi AHLI MUDA K3 Sertifikasi BNSP.

Untuk Ikut Sertifikasi BNSP diperkenankan juga Tamatan SMU/STM/SMK detail informasi ini dijelaskan pada pembahasan sertifikasi BNSP di side bar.

Q : Mengapa Sertifikat Training Ahli K3 Umum tertulis CALON AHLI K3 UMUM ?

A : Ketika peserta mengikuti Training Ahli K3 Umum, jika peserta pelatihan adalah utusan Perusahaan, maka yang didapatkannya dari Kemnaker RI yaitu :

  • Sertifikat,
  • SKP (Surat Keterangan Penunjukan) dan
  • Kartu Lisensi.

Merujuk dari aturan dikeluarkan oleh Pemerintah, Regulasi yang mengatur ini tertuang dalam :

  • Permenaker No.02 Tahun 1992 tentang Penunjukkan dan Wewenang Ahli K3
  • Permenaker No.239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Calon Ahli K3 Umum
  • KepDirjen No.69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembinaan Calon Ahli K3 Umum
  • Tambahan Surat Pemberitahuan dari Kemnaker RI yang ditujukkan kepada PJK3.

Dari Regulasi di atas, jika teman-teman pahami dan telaah lebih dalam, memang sudah benar pemerintah mengeluarkan Sertifikat Ahli K3 Umum yang tertulisnya adalah CALON AHLI K3 UMUM.

Solusi :

Agar dapat ditunjuk sebagai AHLI K3 UMUM sesuai dengan Permenaker No.02 Tahun 1992, Setiap peserta WAJIB melampirkan SURAT TUGAS / SURAT KETERANGAN bekerja di sebuah perusahaan dan Copy Ijazah minimal Sarjana Muda D3 (Mahasiswa Semester 7 tidak bisa mendapatkan SKP & Kartu Lisensi).

Peserta akan mendapatkan SKP & Kartu Lisensi sebagai AHLI K3 UMUM, namun SKP & Kartu Lisensi inipun mempunyai masa berlaku yaitu 3 tahun, bisa habis masa berlaku sebelum 3 tahun jika yang bersangkutan :

  • Pindah tugas ke perusahaan atau instansi lain;
  • Mengundurkan diri;
  • Meninggal dunia.

SKP & Kartu Lisensi sebagai AHLI K3 UMUM dicabut apabila yang bersangkutan terbukti :

  • Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja;
  • Melakukan kesalahan dan kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya;
  • Dengan sengaja dan atau karena kehilafannya menyebabkan terbukanya suatu rahasia perusahaan/instansi yang karena jabatannya wajib untuk dirahasiakan.

Q & A Nusa7 konsultan

Q : Apa keuntungan memiliki Sertifikat BNSP ?

A : Bagi Pencari Kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi akan memberikan : Kredibilitas dan kepercayaan diri akan meningkat, Mempunyai bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah diakui di dunia kerja, Bertambahnya nilai jual dalam proses rekrutmen tenaga kerja, Kesempatan berkarir yang lebih besar baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, Mempunyai parameter yang jelas akan adanya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki.

Bagi Karyawan di tempat kerja yang telah bersertifikat akan memberikan : Jenjang karir dan promosi yang lebih baik, Meningkatkan akses untuk berkembang dalam profesinya, Pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki, Dapat bernegosiasi Pendapatan (Kenaikan Gaji).

Bagi Perusahaan / Tempat Kerja memberikan dampak positif yaitu : Produktivitas meningkat, Mengurangi kesalahan kerja, Meminimalisir dan Mencegah terjadinya Kecelakaan Kerja & Penyakit Akibat Kerja, Komitmen terhadap kualitas, Memudahkan dalam penerimaan karyawan, Mempunyai karyawan yang berdaya saing, terampil dan termotivasi

Q : Apa BNSP itu & Kenapa BNSP ini di bentuk ?

A : BNSP adalah badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas.

Sistem penyiapan tenaga kerja dalam format paradigma baru terdapat dua prinsip yang menjadi dasarnya, yaitu :

  • Pertama, penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna (demand driven); dan
  • Kedua, proses diklat sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (Competency Based Training / CBT).

Q : Apa Landasan hukum berdirinya BNSP ?

A : Dasar Hukum Pendirian BNSP :

  • Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18.
  • Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 61.
  • Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).
  • Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata.
  • Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.
  • Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
  • PerMenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.
  • PerMenakertrans No. PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
  • PerMenakertrans No. PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
  • Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi

Q : Cara Proses mendapatkan sertifikasi BNSP oleh LSP ?

A : Penerbitan Sertifikat BNSP untuk peserta / asesi dikeluarkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang telah mendapatkan Lisensi oleh BNSP, LSP menetapkan TUK (Tempat Uji Kompetensi) sebagai sarana tempat Uji bagi Peserta Asesmen Kompetensi (Asesi).

Yang dimaksud dengan TUK adalah Tempat kerja atau suatu organisasi yang membuat simulasi tempat kerja yang memenuhi persyaratan tempat kerja yang baik (good practice), sebagai tempat untuk melaksanakan asesmen kompetensi / skema sesuai dengan materi dan metoda asesmen kompetensi yang akan dilaksanakan.

Peserta / Asesi yang telah dinyatakan LULUS oleh Asesor pada saat Proses Assesment dapat dinyatakan berkompeten untuk Skema SKNNI yang telah dipilihnya. Pedoman penerbitan Sertifikat BNSP ini dapat dibaca di side bar.

Q : Syarat mendapatkan dan memilih skema yang terdapat di sertifikasi LSP BNSP ?

A : Untuk dapat mengikuti proses asesmen di TUK (Tempat Uji Kompetensi), Asesi (Peserta Asesmen Kompetensi) harus tahu terlebih dahulu Skema apa yg akan di ambil untuk keperluan Sertifikasi.
Sebagai contoh di TUK Prashetya Quality Group pada umumnya kami mempunyai Skema Sertifikasi BNSP sebagai berikut :

  • Ahli K3 Muda
  • Operator K3 Migas
  • Auditor SMK3
  • Petugas P3K
  • Industrial Higiene Muda
  • Petugas K3 Kesehatan (K3RS)
  • Pengawas SMK3 Kontraktor (CSMS)
  • Ahli K3 Listrik
  • Petugas K3 Laboratorium (Pemeriksa Kesehatan Kerja)
  • Work at Hight
  • Confined Space

Q : Syarat peserta mengikuti asesmen LSP dengan Skema BNSP :

A : Peserta mengikuti asesmen LSP BNSP dengan Skema BNSP di atas yaitu :

  • Peserta / Asesi telah mengisi Formulir APL-01 yang berisikan asesmen mandiri terkait dengan kompetensi yang dimiliki.
  • Menunjukkan bukti yang jika sudah kompeten dibidang tersebut, contoh Sertifikat Pelatihan berbasis kompetensi (Competency Based Training / CBT) dan sertifikat Pendukung lainnya.
  • Curiculum Vitae berisikan Tugas dan Tanggungjawab di bidang sesuai skema.
  • Surat Pengalaman Bekerja dari perusahaan-perusahaan sebelumnya dan Surat Keterangan Bekerja dari perusahaan yang sekarang.
  • Menunjukkan bukti pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang di ambil, contoh untuk Kompetensi Ahli K3 Muda wajib membawa bukti pembuatan HIRARC, JSA ataupun SOP terkait K3.
  • Mengikuti seluruh proses asesmen sesuai dengan Skema Kompetensi yang di ambil diantaranya Test tertulis, Wawancara atau peragaan (unjuk kerja).