Biaya Konsultan Sertifikasi SMK3

Kami membantu perusahaan dalam mendapatkan sertifikasi mulai dari ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 dengan cara mudah juga biaya konsultan sertifikasi SMK3 yang sesuai. Sejak berdiri pada pada tahun 2006 lalu di Bogor, Kami tumbuh dan berkembang dengan cepat dan telah banyak berkonstribusi di berbagai perusahaan dalam mengelola, memperbaiki dan meningkatkan kinerja Sistem Manajemen perusahaan agar […]

Biaya Sertifikasi SMK3

Secara umum biaya sertifikasi SMK3 meliputi : Proses pembentukan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan: • Bimbingan selama proses pembentukan dokumentasi PP 50 tahun 2012 • Pelatihan dan bimbingan selama masa implementasi Sistem Manajamen K3 • Pendampingan pada saat Audit SMK3 PP 50 tahun […]

Filosofi K3 dalam Sertifikat SMK3

International Association of Safety Profesional (IASP) menetapkan 8 prinsip K3 yang menjadi landasan pengembangan K3 sebagai berikut diambil dari Soehatman Ramli, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18801, Dian Rakyat, 2010. 1. SMK3 Safety is an ethical responsibility ( dalam Sertifikat SMK3 adalah tanggung jawab moral/etik) Masalah K3 adalah tanggungjawab moral untuk melindungi keselamatan […]

Struktur Susunan dan Tugas Organisasi P2K3

Struktur Susunan dan Tugas Organisasi P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dasar hukum dari pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987 : tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Beserta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja ( Ahli K3 ). Disebutkan pada pasal 2 (dua) bahwa tempat kerja […]

Biaya Sertifikat SMK3 PP 50 Tahun 2012

Untuk memperoleh sertifikat SMK3 pp 50 tahun 2012 maka sudah barang tentu diperlukan biaya sertifikat SMK3 pp 50 tahun 2012 , untuk perusahaan perusahaan yang sudah mempekerjakan  karyawan / Pekerja / buruh lebih dari 100 orang atau bisa kurang dari 100 orang tetapi mempunyai potensi bahaya tinggi, maka wajib hukumnya menerapkan Sistem Manajemen K3 dengan […]

Dasar Hukum Sertifikat SMK3

Begitu banyak yang menanyakan seberapa butuhnya sertifikat SMK3 dalam setiap pekerjaan, sampai sampai pada sebuah dokumen pengadaan dalam lingkup sebuah pekerjaan di syarat kan sertifikat SMK3 ?, apa dasar hukum sertifikat SMK3 ? Kemudian setelah itu pertanyaan muncul, untuk siapakah persyaratan K3 harus dimiliki ?, untuk Badan Usaha nya atau kah Personilnya saja, bahkan mungkin untuk […]

18 Syarat Penerapan untuk SMK3 di Tempat Kerja

18 syarat syarat penerapan untuk SMK3 (SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA) di tempat kerja Didalam penerapannya, Syarat-syarat untuk Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja, tertuang dalam ; Undang-Undang No 1 Tahun 1970 ; Tentang Keselamatan Kerja. Tepatnya pada pasal 3, yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) syarat-syarat yang dibutuhkan dalam […]

Sertifikat Audit SMK3 meningkatkan daya saing

Sertifikat Audit SMK3 meningkatkan daya saing mutu perusahaan dalam berbagai skala, mulai skala kecil dengan kategori tenaga kerja lebih dari 100 orang, skala perusahaan menengah dan sampai perusahaan besar. Dalam suatu proses meraih sertifikat audit SMK3 dan penghargaan sertifikat SMK3 memang tidak mudah, perlu suatu proses yang harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan […]

Bagaimana mendapatkan sertifikat audit SMK3

Bagaimana mendapatkan sertifikat audit SMK3 , berbagai cara dilakukan untuk menjadi perusahaan nomor satu, yang pertama atau menjadi leader dalam menjalankan kehendak pemerintah, ini tercermin dari usaha para Direktur, Komisaris dan tenaga kerja kontraktor jasa konstruksi dalam mendapatkan sertifikat audit SMK3.  Bagi yang mengharapkan menerapkan Sertifikat Audit SMK3 sebagai hanya syarat ikut “rame-rame” ..  ini […]

Perlu pengawasan mendapatkan Sertifikat SMK3

Yang menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Perlu pengawasan mendapatkan Sertifikat SMK3 , aspek pengawasan ketenagakerjaan termasuk masalah Sistem Manajemen K3 dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang harus memiliki kompetensi dan independensi. Pegawai pengawas perlu merasa bebas dari pengaruh berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Di samping itu, unit kerja pengawasan ketenagakerjaan baik pada pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada […]