Penilaian SMK3 bobot besar evaluasi tender kontraktor jasa konstruksi

Pemerintah telah sejak lama mempertimbangkan memberikan apresiasi kepada para pengusaha yang menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam operasional perusahaan yang berupa penghargaan tertulis serta diumumkan di media-media massa, seperti Penilaian Sertifikat SMK3 bobot besar evaluasi tender kontraktor jasa konstruksi yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Departemen Tenaga Kerja bekerja sama dengan Majalah Warta Ekonomi. Perlindungan tenaga kerja menjadi satu aspek yang memiliki bobot yang besar SMK3 Sistem manajemen K3 dalam proses evaluasi tender pemilihan penyedia jasa konstruksi , yaitu melalui UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Sesuai dengan perkembangan jaman, pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang undang ini mencakup berbagai hal dalam perlindungan pekerja sampai paling baru PP 50 tahun 2012, al.;

Masuknya peraturan penyesuaian upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, dan termasuk juga masalah K3 keselamatan dan kesehatan kerja anjuran sebagai evaluasi tender kontraktor.
Aspek ketenagakerjaan dalam hal K3 pada bidang konstruksi, diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. Peraturan ini mencakup ketentuanketentuan mengenai keselamatan dan
kesehatan kerja secara umum maupun pada tiap bagian konstruksi bangunan. Peraturan ini lebih ditujukan untuk konstruksi bangunan, sedangkan untuk jenis konstruksi lainnya masih banyak aspek yang belum tersentuh.

Di samping itu, besarnya sanksi untuk pelanggaran terhadap peraturan ini sangat minim yaitu senilai seratus ribu rupiah.

Call Us 085100 611 236 – 0822 4530 4466 Sertifikat SMK3 Kementrian Tenaga Kerja

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Menakertrans tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986 : Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.

Setidaknya salah satu Penilaian Sertifikat SMK3 bobot besar evaluasi tender kontraktor jasa konstruksi.

Pedoman Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat sebagai Pedoman K3 bisa sebagai evaluasi tender kontraktor, ini merupakan pedoman yang dapat dianggap sebagai standar K3 untuk konstruksi di Indonesia. Pedoman K3 Konstruksi ini cukup komprehensif, namun terkadang sulit dimengerti karena menggunakan istilah-istilah yang tidak umum digunakan, serta tidak dilengkapi dengan deskripsi/gambar yang memadai.

Kekurangan- kekurangan tersebut tentunya sangat menghambat penerapan pedoman di lapangan, serta dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan di antara pihak pelaksana dan pihak pengawas konstruksi.
Pedoman K3 Konstruksi selama hampir dua puluh tahun masih menjadi pedoman yang berlaku.

Baru pada tahun 2004, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, yang kini dikenal sebagai Departemen Pekerjaan Umum, mulai memperbarui pedoman ini, dengan dikeluarkannya KepMen Kimpraswil No. 384/KPTS/M/2004 Tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan.
”Pedoman Teknis K3 Bendungan” yang baru ini khusus ditujukan untuk proyek konstruksi bendungan, sedangkan untuk jenis-jenis proyek konstruksi lainnya seperti jalan, jembatan, dan bagunan gedung, belum dibuat pedoman yang lebih baru.

Namun, apabila dilihat dari cakupan isinya, Pedoman Teknis K3 untuk bendungan tersebut sebenarnya dapat digunakan pula untuk jenis-jenis proyek konstruksi lainnya.

”Pedoman Teknis K3 Bendungan” juga mencakup daftar berbagai penyakit akibat kerja yang harus dilaporkan.

Bila dibandingkan dengan standar K3 untuk jasa konstruksi di Amerika Serikat misalnya, (OSHA, 29 CFR Part 1926), Occupational Safety and Health Administration (OSHA), sebuah badan khusus di bawah Departemen Tenaga Kerja yang mengeluarkan pedoman K3 termasuk untuk bidang konstrusksi, memperbaharui peraturan K3-nya secara berkala (setiap tahun).

Peraturan atau pedoman teknis tersebut juga sangat komprehensif dan mendetil.

Hal lain yang dapat dicontoh adalah penerbitan brosur-brosur penjelasan untuk menjawab secara spesifik berbagai isu utama yang muncul dalam pelaksanaan pedoman teknis di lapangan evaluasi tender kontraktor. Pedoman yang dibuat dengan kontraktor tujuan untuk tercapainya keselamatan dan kesehatan kerja, bukan hanya sekedar sebagai aturan, selayaknya secara terus menerus disempurnakan dan mengakomodasi masukan-masukan dari pengalaman pelaku konstruksi di lapangan.

Dengan demikian, pelaku konstruksi akan secara sadar mengikuti peraturan untuk tujuan keselamatan dan kesehatan kerjanya sendiri.

Penilaian Penilaian SMK3 bobot besar evaluasi tender kontraktor jasa konstruksi menjadi bagian tugas NUSA7 Konsultan Audit Sertifikat SMK3.

Call Us 085100 611 236 – 0822 4530 4466 Sertifikat SMK3 Kementrian Tenaga Kerja