Kriteria Wajib Melaksanakan Sertifikasi SMK3 Perusahaan Konstruksi

Sertifikat SMK3 diperoleh melalui tahapan tahapan yang berurutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah PP nomor 50 tahun 2012 tentang Penghargaan atas pelaksanaan Sertifikasi umumnya disebut dengan Sertifikat SMK3.

Kenapa wajib dilaksanakan oleh perusahaan, dalam contoh perusahaan Konstruksi?
Mari kita lihat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Kelematan dan Kesehatan, K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Kemudian “perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari 100 orang”.
Selain itu, “perusahaan yang wajib menerapkan SMK3 tersebut merupakan perusahaan yang mempunyai tingkat resiko tinggi”
Kalimat yang masuk dalam kriteria wajib melaksanakan Sertifikasi SMK3 Perusahaan Konstruksi salah satunya adalah “perusahaan yang mempunyai tingkat resiko tinggi”

Mengapa?
Karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja :
Sebagai contoh adalah :
a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan barang yang: dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, menimbulkan infeksi, beracun, bersuhu tinggi;
c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan;
f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat, melalui terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun di udara;
g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;
k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;

Maka dari butir butir ayat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Kriteria Wajib Melaksanakan Sertifikasi SMK3,

Perusahaan Konstruksi sebagai “perusahaan yang mempunyai tingkat resiko tinggi” harus melaksanakan Sertifikasi SMK3 sehingga mencapai penghargaan Sertifikat SMK3.

Hubungi 0822 4530 4466 Konsultan Audit SMK3 di seluruh wilayah kerja Kementrian Ketenagakerjaan RI.

Kami memberikan proses Sertifikasi SMK3 sehingga mendapatkan Penghargaan Sertifikat SMK3 dengan pasti, mudah,terjangkau, proses tepat juga cepat.